Saturday, 24 September 2016

Vila Ilegal Kembali Menjamur di Kawasan Puncak

Penemuan beberapa vila di kawasan Puncak yang pernah dibongkar oleh Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2013 mulai dibangun kembali oleh pemiliknya. Hal ini disampaikan oleh Forest Watch Indonesia (FWI). Dalam diskusi memperingati Hari Bumi yang diselenggarakan oleh Konsorsium Penyelamatan Kawasan Puncak dengan tema “Pasca pembongkaran Vila di Puncak” pada 23 April 2015 yang lalu, Koordinator Forest Watch Indonesia menyebutkan tidak adanya keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menangani masalah ini. Pemerintah belum tegas menerapkan hukum yang berlaku bagi warga yang tidak taat aturan.

Pemerintah kabupaten menemukan empat dari 27 bangunan vila di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua telah dibangun kembali pada Maret 2015. Diantara beberapa bangunan sudah ada yang selesai pembangunannya, namun beberapa diantaranya masih belum selesai.  Beberapa bulan setelah pembongkaran vila di Puncak dilaksanakan tidak terlihat upaya kelanjutan pemulihan kawasan konservasi tersebut dan tidak ada pengawasan pasca pembongkaran bangunan, ujar Dwi Lesamana selaku Koordinator Forest Watch Indonesia. Seharusnya ada upaya untuk hal tersebut agar pembangunan vila ilegal tidak terjadi.

Pemerintah Kabupaten Bogor pada akhir tahun 2013 di bawah kepemimpinan Bupati Rahmat Yasin sangat antusias dalam melakukan pembongkaran vila di kawasan Puncak untuk memulihkan wilayah tersebut sebagai resapan air untuk mencegah banjir di DKI Jakarta. Banjir di Jakarta dapat diselamatkan dengan adanya upaya pemerintah untuk memulihkan wilayah Puncak. Adapun tujuan dari pembongkaran vila di kawasan Puncak adalah untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai kawasan konservasi sehingga tidak boleh ada bangunan apapun. Tujuan ini tentu akan menyejahterakan masyarakat dari gangguan bencana banjir.

Akan tetapi kenyataan yang dihadapi saat ini beberapa vila terlihat sudah dibangun kembali di atas kawasan lindung tersebut”, ujar Dwi Lesmana. Menurut Dwi Lesmana, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor tidak serius dan antusias dalam penegakan hukum dan pengawasan bangunan liar di kawasan lindung, akibatnya masih banyak didapat vila ilegal yang dibangun kembali oleh pemiliknya. Di samping itu, pembangunan vila ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi beberapa penganggur, sehingga hal tersebut menjadi sebuah problematika yang cukup rumit.

Menurut Koordinator Forest Watch Indonesia, terdapat 239 vila di Kecamatan Megamendung dan Cisarua yang telah dibongkar hingga pada akhir tahun 2013. Pembongkaran vila ilegal tersebut menghabiskan biaya yang sangat besar, yaitu sekitar puluhan miliar. Pemerintah provinsi DKI Jakarta juga sudah memberikan dana sebesar Rp 30 miliar untuk kegiatan pembongkaran vila ilegal tersebut. Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang penataan ruang Kabupaten Bogor 2008-2025 disebutkan Kampung Sukatani, Cisarua, ada dalam kawasan lindung. Forum Watch Indonesia mendesak pemerintah Kabupaten Bogor untuk tegas dalam melakukan penegakan aturan penataan ruang serta menindaklanjuti dengan upaya pemulihan fungsi ekologi kawasan lindung Puncak. Penegakan aturan juga sebaiknya diberikan sanksi yang jelas dan nyata agar warga yang tidak taat hukum memikirkan pengaruhnya.

Penataan kawasan Puncak masih kurang tegas dilakukan, ujar Dr Ernan Rustiadi, Ketua Konsorsium Penyelamatan Kawasan Puncak. Setelah pembongkaran tidak ada kelanjutan, pembongkaran yang dilakukan terkesan tebang pilih sehingga merugikan pihak-pihak tertentu. Masyarakat juga kehilangan mata pencaharian karena vila dibongkar dan menambah jumlah pengangguran di kawasan vila. Oleh sebab itu, penataan kawasan Puncak memang belum tuntas diupayakan. Diharapkan pemerintah kabupaten lebih tegas dalam upaya penegakan hukum yang sudah berlaku agar penataan ruang semakin baik untuk ke depan.  


No comments: